 |
| Prof. Dr. Ahmad Syafii Maarif (sumber: ibtimes.id) |
Saya cenderung menyetujui teori sejarawan pemikir Italia Benedetto Croce (1886-1952) yang mengatakan, sejarah ditulis untuk orang hidup, bukan untuk orang yang sudah mati.
Dasar teori ini cukup logis. Orang yang sudah meninggalkan dunia fana ini, urusannya selesai karena sejarah hidupnya terputus dengan sendirinya. Demikianlah, pembicaraan tentang Hari Kesaktian Pancasila yang diperingati setiap 1 Oktober, sengaja ditulis untuk kepentingan kekinian kita, terutama untuk para elite bangsa.
Siapa tahu tafsiran saya ini akan dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk membaca sebuah peristiwa sejarah yang terjadi pada 27 September 1967, saat Keputusan Presiden (Keppres) No 153 Tahun 1967 tentang Hari Kesaktian Pancasila itu dikeluarkan.
Dasar pertimbangan keppres itu pada butir satu dan dua, perlu dikutip berikut ini agar peta sejarah lahirnya keputusan itu menjadi terang-benderang. Bunyinya: (1) bahwa berkat kewaspadaan dan daya juang seluruh rakyat Indonesia, pengkhianatan G30S/PKI yang akan menghancurkan Pancasila dapat ditumpas dan digagalkan.
Kemudian, (2) bahwa hari 1 Oktober 1965 dengan demikian memiliki ciri dan corak yang khusus sebagai suatu hari untuk lebih mempertebal dan meresepkan keyakinan akan kebenaran serta kesaktian Pancasila sebagai satu-satunya pandangan hidup yang dapat mempersatukan seluruh negara, bangsa, dan rakyat Indonesia. Keppres ini ditandatangani oleh Pejabat Presiden Jenderal TNI Soeharto pada 27 September 1967 di Jakarta.
Sebelumnya PKI telah dibubarkan pada 12 Maret 1966 oleh Jenderal Soeharto sebagai pemegang Supersemar (Surat Perintah Sebelas Maret 1966).
"Demikianlah, pembicaraan tentang Hari Kesaktian Pancasila yang diperingati setiap 1 Oktober, sengaja ditulis untuk kepentingan kekinian kita, terutama untuk para elite bangsa."
Misterius
Supersemar ini pun tidak kurang misteriusnya. Resminya memang Presiden Soekarno yang menandatangani Supersemar ini di Istana Bogor atas permintaan tiga jenderal Angkatan Darat yang mewakili Jenderal Soeharto: Muhammad Jusuf, Amir Machmud, dan Basuki Rahmat. Tetapi pembubaran PKI atas dasar Supersemar itu berada di luar kehendak Presiden Soekarno. Situasi politik saat itu sungguh sangat rumit dan berbahaya.
Orang boleh mempertanyakan masalah jarak waktu antara kejadian hitam 1 Oktober 1965 dan terbitnya Keppres No 153 pada September 1967, hampir dua tahun kemudian. Artinya penguasa baru di era itu ternyata memerlukan tempo berbulan-bulan baru sadar akan kesaktian Pancasila untuk menyelamatkan bangsa dan negara.
Sekiranya kesadaran itu muncul pada 1 Oktober 1965 atau pada saat ditemukan jenazah para korban di sumur tua Lubang Buaya pada 4 Oktober 1965, maka gaungan kesaktian Pancasila itu akan lebih dahsyat karena momennya sedang hangat dan penuh emosi.
Tetapi, ingatan manusia tidak sekali datang, apalagi di awal Oktober 1965 itu situasi politik benar-benar mendidih. Jika tak hati-hati, kemungkinan perang saudara bisa saja meletus. Titik perhatian ketika itu terpusat kepada pencarian korban G30S.
Untuk memahami latar belakang Hari Kesaktian Pancasila itu, prolognya harus dilihat. Seperti kita ketahui, pihak yang melakukan makar —di bawah pimpinan Letkol Untung Syamsuri dengan membunuh enam jenderal Angkatan Darat dan seorang perwira di Jakarta— menyebut gerakannya sebagai G30S (Gerakan 30 September), tanpa dirangkaikan dengan PKI.
Tambahan ini diberikan oleh pihak yang menumpasnya, yaitu kekuatan anti makar pimpinan Mayjen Soeharto sebagai Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad) ketika itu. Di Yogyakarta juga terjadi makar pembunuhan terhadap Komandan Korem 072 dan kepala staf korem (kasrem)-nya pada 2 Oktober 1965.
Letkol Untung juga membentuk sebuah Dewan Revolusi dengan mendemisionerkan Kabinet Dwikora pimpinan Presiden Soekarno. Bagi saya peristiwa tersebut masih diliputi kabut tebal. Hal itu karena pembentukan Dewan Revolusi menurut siaran resminya adalah untuk menyelamatkan PBR (Pemimpin Besar Revolusi) Bung Karno dari kudeta Dewan Jenderal yang sampai hari ini tidak jelas wujudnya.
Mungkin yang dimaksud dengan Dewan Jenderal tersebut adalah perwira tinggi yang dibunuh pada pagi hari 1 Oktober 1965, kemudian diseret ke Lubang Buaya itu. Sasaran yang selamat adalah Jenderal AH Nasution, tetapi putrinya tewas kena tembakan.
"Istilah yang autentik adalah Gerakan 30 September, sesuai dengan dokumen para pelakunya."
Presiden Soekarno sendiri tidak menamakan G30S/PKI, tetapi Gestok (Gerakan 1 Oktober), karena kejadiannya memang pada tanggal itu. Istilah yang autentik adalah Gerakan 30 September, sesuai dengan dokumen para pelakunya. Yang cukup mengherankan lagi adalah posisi Untung, seorang komandan lapangan, tiba-tiba tampil sebagai tokoh politik, sebuah dunia yang asing baginya. Maka muncul pertanyaan: siapa sebenarnya aktor di belakang prahara ini?
Posisi Presiden Soekarno pada saat itu menjadi serba sulit. Maka ada tudingan sementara pihak bahwa Presiden Soekarno sudah mengetahui lebih dulu tentang prahara itu. Tuduhan ini tidak masuk akal juga, karena sebagai presiden tidak mungkin membiarkan kabinetnya didemisionerkan oleh seorang Letkol Untung dari pasukan Cakrabirawa, pengawal Istana Presiden.
Menguak tabir kecelakaan sejarah
Dengan ledakan prahara nasional itu, peta politik Indonesia berubah secara dramatis. Presiden Soekarno sebagai penggali Pancasila telah dijadikan sasaran tembak dalam kemelut politik yang sangat panas itu. Saat Hari Kesaktian Pancasila ditetapkan, presiden resmi Indonesia masih Presiden Soekarno, tetapi kekuasaannya telah diambil alih oleh pejabat presiden yang mengeluarkan keppres itu.
Di sinilah kecelakaan sejarah itu berlaku. Berat dugaan saya, Bung Karno tidak tahu apa-apa tentang rencana penetapan Hari Kesaktian Pancasila itu.
Di era Demokrasi Terpimpin (1959-1965/1966), episentrum kekuasaan politik di Indonesia berada pada tiga kekuatan: Presiden Soekarno, TNI (khususnya Angkatan Darat), dan PKI. Presiden Soekarno berusaha berada di tengah untuk mengendalikan keduanya, sedangkan pimpinan Angkatan Darat sudah lama curiga dengan manuver PKI. Maka butir satu dalam pertimbangan terbitnya keppres Hari Kesaktian Pancasila harus diletakkan dalam bingkai episentrum kekuasaan politik itu.
Dalam bacaan saya, gerak PKI ini kurang diwaspadai oleh pimpinan TNI, sehingga isu Dewan Jenderal sempat dipercayai oleh sementara pihak. Kelalaian pihak TNI inilah yang kemudian berujung dengan pembunuhan brutal terhadap para jenderal di atas.
Benang kusut peralihan kekuasaan itu belum sepenuhnya terurai sampai hari ini, padahal kejadian itu berlaku 56 tahun lalu. Kontroversi tentang aktor utama prahara itu belum usai diperdebatkan. Tetapi pendapat yang mengatakan PKI hanya terseret belaka dalam peristiwa berdarah itu terlalu dicari-cari, seperti yang dilakukan oleh penulis Cornell Paper, tertanggal 10 Januari 1966, dan pendukungnya di Indonesia.
Mengapa kita belum juga bersedia untuk membongkar peristiwa berdarah itu dengan kepala dingin? Bukan untuk memperparah luka lama, tetapi untuk berdamai dengan masa lampau, sekalipun getir, demi rekonsiliasi nasional yang mantap.
"Presiden Soekarno sebagai penggali Pancasila telah dijadikan sasaran tembak dalam kemelut politik yang sangat panas itu."
Nama-nama besar seperti Soekarno, AH Nasution, Soeharto, Sarwo Edhie Wibowo, dan sederet nama penting yang lain sudah pergi semua. Sebagian mereka telah meninggalkan catatan tertulis yang penting untuk kita simak dalam upaya memahami tragedi nasional itu.
Begitu juga trio CC PKI: DN Aidit, MH Lukman, dan Njoto, tidak banyak meninggalkan kesaksian yang berarti tentang peristiwa itu. Oleh sebab itu, untuk kepentingan sebuah rekonstruksi sejarah mengenai G30S itu perlu dibentuk suatu tim independen yang terdiri dari para sejarawan, saksi-saksi utama jika ada yang masih hidup, dan para pakar lainnya yang terkait.
Pekerjaan ini jelas tidak mudah. Rintangan politik dan psikologis masih belum hilang, tetapi pasti bisa dilakukan. Bangsa ini tidak boleh dibiarkan terlalu lama berada dalam kebingungan. Semakin jauh jarak kita dari kejadian itu, semakin menjadi kabur pula lensa sejarah yang terlihat.
Kembali kepada Hari Kesaktian Pancasila berdasarkan Keppres 153/1967 itu. Tahun 2016, terbit pula Keppres No 24/ 2016 tertanggal 1 Juni 2016 tentang Hari Lahir Pancasila yang juga dijadikan hari libur nasional. Ditandatangani oleh Presiden Jokowi.
Dua keppres itu sama kedudukannya, walau Keppres 153/1967 ditandatangani Pejabat Presiden Jenderal Soeharto. Sekalipun sama posisinya, kedua keppres itu ditetapkan dalam situasi sejarah yang sangat berbeda. Keppres pertama diterbitkan dalam situasi mencekam, sedangkan keppres kedua dalam situasi yang relatif normal.
Ada yang menilai Keppres 153/1967 itu bertujuan untuk mengaburkan peran Bung Karno tentang Pancasila, sesuatu yang sepenuhnya mustahil karena dukungan fakta sejarahnya demikian kuat. Dengan Keppres No 24 Tertanggal 1 Juni 2016, kedudukan Bung Karno sebagai penggali Pancasila telah pulih 100 persen.
Masalah yang masih mengganjal perasaan saya adalah bahwa Keppres No 153/1967 itu tampaknya dikeluarkan tanpa persetujuan Presiden Soekarno. Dalam menyikapi gerakan G30S, terbentang perbedaan pendapat antara Presiden Soekarno dan Soeharto.
Penguasa Orde Baru ini telah memastikan PKI adalah inisiator dan pelaku utama dalam perbuatan makar itu.
Di sisi lain, Presiden Soekarno dalam Pidato Pelengkap Nawaksara 10 Januari 1967, di samping juga mengutuk Gestok, menyebutkan ada tiga aktor utama yang bertanggung jawab bagi peristiwa itu, seperti kutipan berikut ini: “Penyelidikanku yang saksama menunjukkan bahwa peristiwa G30S itu ditimbulkan oleh ‘pertemuan tiga sebab, yaitu: a) keblingeran pimpinan PKI. b) kelihaian subversi Nekolim. c) memang adanya oknum-oknum yang tidak benar. (Soekarno, "Revolusi Belum Selesai", Kumpulan Pidato Presiden Soekarno: 30 September 1965-Pelengkap Nawaksara. Yogyakarta: Ombak, 2005, hlm. 720).
Hanya Presiden Soekarno tidak menjelaskan lebih lanjut ketiga penyebab itu, khususnya butir a tentang keblingeran pimpinan PKI pada era itu dengan tokoh puncaknya DN Aidit. Pada waktu pidato ini diucapkan, Aidit telah ditangkap di Solo pada 21 November dan kemudian ditembak mati oleh Kol Yasir Hadibroto di Boyolali pada 22 November 1965. Aidit berkali-kali minta kepada Kol Yasir agar dipertemukan dengan Presiden Soekarno, namun permintaan ditolak.
Kesaktian Pancasila dan masa depan Indonesia
Posisi Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara sudah sangat kuat. Pihak yang berupaya menentangnya sudah semakin kahabisan napas. Pada 1967, telah pula ditetapkan Hari Kesaktian Pancasila Sebagaimana saya tulis di artikel “Lumpuhnya Pancasila” (Kompas, 31/5/2021), tantangan terberat dan terbesar dasar dan ideologi negara ini terletak pada keberhasilan atau kegagalannya dalam mengawal gerak sejarah modern Indonesia.
Sebegitu jauh, nilai-nilai luhur Pancasila dalam pengamatan saya masih lebih banyak berada pada tataran verbal. Masalah yang sangat mendesak sekarang adalah membuktikan secara konkret semua nilai luhurnya dalam tindakan pada semua lini kehidupan: ekonomi, politik, sosial, hukum, dan moral.
Jika dugaan saya benar bahwa penetapan Hari Kesaktian Pancasila tidak diketahui Presiden Soekarno, maka kejadian itu dapat dikategorikan sebagai sebuah kecelakaan kecil dalam sejarah Indonesia. Tetapi akan menjadi kecelakaan besar dan dahsyat sekiranya negara dan bangsa ini masih saja gagal melaksanakan Pancasila dalam tindakan menjelang 100 tahun usia Indonesia merdeka berupa tegaknya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Mungkin saja Indonesia masih ada ketika itu, tetapi bangunan kedaulatannya sudah merapuh, digerogoti kekuatan asing dan agen domestiknya yang terus mengintai kekayaan negara kepulauan ini. Pesan inilah yang selalu saya sampaikan kepada elite bangsa dari tingkat pucuk sampai tingkat yang paling bawah. Pancasila terlalu mulia untuk dipermainkan!
Ahmad Syafii Maarif, Ketua Umum PP Muhammadiyah 1998-2005
Sumber: https://www.kompas.id/baca/opini/2021/10/01/kesaktian-pancasila-dan-kecelakaan-sejarah/
0 Comments for "Kesaktian Pancasila dan Kecelakaan Sejarah"
Silakan tulis komentar anda!